BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya penyamaan persepsi, penguatan kolaborasi, dan peningkatan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin saat membuka Rapat Koordinasi Dinamika Operasional MBG Provinsi Kalsel di Gedung K.H Idham Chalid, Banjarbaru, Jumat (21/11/2025).
Gubernur menegaskan bahwa temuan makanan terpapar bakteri di beberapa wilayah harus ditangani cepat dan menyeluruh, termasuk melalui pembentukan Satgas Pengawas MBG Provinsi Kalsel serta penerapan standar keamanan pangan yang lebih ketat di seluruh proses produksi dan distribusi.
Rakor dihadiri sekitar 250 peserta dari unsur Forkopimda, instansi vertikal, SKPD, koordinator wilayah, serta pengelola SPPG se-Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan tersebut, Dandim 1006/Banjar Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya, S.Hub.Int., M.Han. menyampaikan perlunya penguatan sistem pengawasan di lapangan, termasuk pembentukan Command Center sebagai pusat informasi terpadu ketika terjadi kasus atau dinamika terkait SPPG. Dandim juga menyoroti pentingnya penyederhanaan perizinan menjadi satu pintu serta peningkatan kemampuan tenaga dapur untuk menjamin standar higienitas dan keamanan pangan.
Rakor turut membahas pembentukan Satgas Pengawas MBG, penguatan fasilitas dan standar SPPG, percepatan pelayanan di wilayah 3T, serta langkah mitigasi terhadap potensi risiko keamanan pangan. Melalui koordinasi lintas sektor, pelaksanaan program MBG diharapkan semakin aman, terarah, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan.(1006).
